DPRD Sebutkan Empat Rekomendasi ke DPU Nunukan

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan, menyebutkan sebanyak empat rekomendasi yang perlu mendapat perhatian serius bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Kawasan Pemukiman. Hal ini disebutkan Hj Hadra Andi Hamid, Juru Bicara DPRD Nunukan dalam agenda rapat paripurna tentang Rekomendasi  DPRD  Nunukan terhadap laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2018.

Hadra menyampaikan urusan wajib atas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Kawasan Pemukiman bahwa alokasi anggaran tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah tahun anggaran 2018 masih ditemukan sejumlah pembangunan yang kurang mendapatkan perhatian khusnya Infrastruktur pembangunan daerah, meski sudah menelan anggaran sebesar Rp 178 milyar lebih.

“  sejumlah pembangunan infrastruktur belum rampung padahal ini yang betul-betul masyarakat butuhhkan.” Kata Hj Hadra Andi Hamid, Kamis (4/4) di ruang rapat paripurna DPRD Nunukan.

Kader partai Gerindra ini menyampaikan, terdapat enam program pemerintah yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yakni, Pembangunan Jembatan wasan belum berfungsi hingga saat ini, badan jalan di pangkal jembatan  belum selesai penimbunan.  Pelebaran jalan dan jembatan Fery di Seimenggaris – Semaja, Peningkatan Jaringan Irigasi di Tanjung Aru Sebatik, lokasi kegiatan tidak sesuai dengan yang tercamtum dalam APBD 2018, berikut perubahannya tidak disampaikan ke DPRD Nunukan.

Dari sejumlah permasalahan yang ada, DPRD mengeluarkan rekomendasi kepada dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Kawasan Pemukiman, meliputi ; Pemerintah Daerah Perlu mengupayakan pemilihan pihak ketiga yang memiliki kualifikasi sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sehingga relasi kegiatan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan utang dan beban bagi pemerintah daerah khususnya untuk kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), Perlu pembenahan ulang pekerjaan proyek sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Perlu pembenahan terhadapprogram dan kegiatan pada DPU, masih terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar seksi di Bina Marga.

Untuk menjadi perhatian serius DPRD juga merekomendasikan pemerintah daerah bahwa sesuai kesepakatan anggota DPRD Nunukan yang disampaikan kepada pemerintah daeah kabupaten nunukan bahwa hampir semua embung khusunya di pulau sebatik saat ini tak satupun di fungsikan. Bagi DPRD sepakat untuk tidak menyetujui alokasi anggaran untuk untuk kegiatan pembangunan apapun yang dilakukan berkaitan dengan embung hingga ada embung yang dioperasikan.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah DPRD senantiasa menjunjung objektifitas dan tetap kritis konstrukstif bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah, karena itu DPRD mengapresiasi kinerja bupati Nunukan.

Prestasi Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan dalam dekade ini terbilang memberikan nilai tersendiri terhadap pembangunan di wilayah perbatasan. Diperolehnya predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK tahun 2018 terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2017.

Selain itu, di bidang pendidikan, para Siswa Siswi ikut mengharumkan nama Kabupaten Nunukan di tingkat provinsi Kalimantan Utara melalui bidang studi matematika, Nunukan juara 1 di Olympiade sains.  Predikat perawat teladan tingkat nasional juga menjadi rangkaian dari sejumlah prestasi Kabupaten Nunukan.

Demikian juga predikat kepatuhan tinggi atas survay kepatuhan publik oleh Ombusman Republik Indonesia kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dinas Penanaman Modal dan Perijinan terpadu, menyusul predikat atau apresiasi dari pemerintah pusat terhadap pencapaian Kinerja Pengelolaan kebersihan yang penilaiannya dilakukan pada 2018 lalu, Nunukan menerima Piagam Adipura. #Humas

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published.