DPRD Nunukan Undang OPD Paparkan Program Pembangunan 2021.

NUNUKAN – Anggota legislatif mengundang OPD Nunukan memaparkan program kegiatan tahun ini dalam rangka mensinergiskan rencana kerja kegiatan tahun 2021 untuk melihat target pencapaian anggaran dan program kerja kegiatan yg sifatnya mendesak dan prioritas serta sejumlah kendala realisasi kegiatan OPD, dan pencapaian program yang telah ditargetkan persemester.

Kegiatan ini akan berlangsung senin (15/3) hingga kamis minggu ini di kantor DPRD Nunukan, membahas program OPD tahun ini dan rencana kegiatan pada 2021.

” Tadi Pagi anggota dewan mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD Nunukan, Kominfo, Capil dan Dinas Perhubungan Nunukan,  digelar bersamaan masing masing komisi diruang rapat ambalat I dan II,” kata Kepala Bagian Analisis dan Perencanaan Sekretariat DPRD Nunukan, Yance Tambaru, SE MM.

Besok kata Yance, rapat akan dilanjutkan dengan OPD yang berbeda, diantaranya Dinas PUPR, BLHD, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dijadwalkan pada rabu 17 maret dan kamis 18 maret 2021.

Hj Leppa
Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa.

” Kita ingin melihat kesinambungan kegiatan yang di programkan setiap OPD Nunukan, termasuk perencanaan kegiatan pada 2022, apalagi saat ini masih dalam situasi pandemik covid 19, sehingga kita perlu sedikit bermanuver untuk pemulihan ekonomi ditengah pandemik, agar seluruh program dan perencanaan pembangunan tepat sasaran kedepannya,” kata Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa.

Menurutnya Program dan  Perencanaan setiap OPD harus fokus dan terarah serta memiliki nilai stategis bagi pemerintah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Tawau Malaysia ini.

Perencanaan Pembangunan selama masa pandemik covid 19, perlu menyesuaikan dengan Program yang dicanangkan Pemerintah Pusat yakni Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tentunya suatu daerah atau Kabupaten Kota ikut mendukung aksi pemerintah melindungi masyarakat di tengah kesulitan berbagai bidang sekarang ini.

Hj Leppa mengatakan, Program PEN merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak covid 19 terhadap perekonomian termasuk penanganan krisis kesehatan di Indonesia.

Selain itu program PEN juga sebagai respon penurunan terhadap aktifitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi terutama disektor informal dan UMKM di Indonesia khususnya di Kabupaten Nunukan.#pubdokdprdnnk

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *