DPRD Nunukan Minta Penjelasan Pemkab Terkait Penanganan Covid 19

NUNUKAN – Bertambahnya Jumlah Pasien Terkonformasi Positif Covid 19, sebanyak 36 orang menimbulkan sejumlah pertanyaan  di kalangan masyarakat, desas desus pun mulai muncul hingga masyarakat nunukan mempertanyakan  sejauhmana kinerja tim gugus tugas melakukan pencegahan dan penanganan pandemik itu.

Untuk menjawab hal tersebut, anggota DPRD Nunukan menggundang organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani covid 19, dalam suatu agenda dewan, yakni, Rapat Dengar Pendapat yang digelar, Jumat (08/05) di ruang rapat ambalat I Kantor DPRD Nunukan.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Nunukan beserta Tim Gugus Tugas Covid 19, Jumat (08/05) di ruang rapat ambalat I kantor DPRD Nunukan.

Melalui Hearing itu, anggota Dewan meminta pemerintah daerah menjelaskan penanganan dan pencegahan pandemik covid 19 terutama terkait diagnosa penyakit oleh tim gugus tugas RSUD Nunukan dan penanganan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat yang terdampak begitu pula dengan keluarga pasien yang saat ini karantina mandiri di kediaman masing masing.

Rapat dipimpin, ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa didampingi ketua Fraksi Demokrat, Saleh SE beserta sejumlah anggota legislatif lainnya. Selain itu, pertemuan ini juga dihadiri Asisten I, Muhammad Amin, Kepala Dinas Sosial, Ir Jabbar, M.Si, Kepala DPKAD, Iwan Kurniawan H. Asmar SE, Kepala Dinas Perdagangan, Ir, H. Dian Kusumanto, Juni Mardiansyah, direktir RSUD, dr. Dulman, Kabid P2PM Dinkes, Haris Suyono,S.KM dan Humas Protokol Sekretariat Daerah Nunukan, Hasan Basri Mursali, S.IP.

Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa mengatakan, pertemuan tersebut telah diagendakan untuk meminta penjelasan tim gugus tugas dalam penanganan dan pencegahan pandemmik covid 19 di Nunukan, selain itu terkait dengan bantuan sosial kepada masyarakat, dewan mengundang intansi terkait dari dinas sosial serta bagian keuangan pemerintah daerah.

“ saya kira pertemuan ini lengkap, semua komponen yang terlibat tangani pandemik corona telah hadir ditengah-tengah kita, yang nantinya kita akan berdiskusi sekaligus memberikan saran dan masukan kepada tim gugus agar lebih agresif menangani virus yang tak kunjung kapan berakhirnya ini,” kata Hj Leppa memulai rapat.

Penanganan dan Pencegahan Covid 19, bukan hanya faktor kesehatan yang musti tertangani melainkan termasuk mitigasi bencana terutama keluarga pasien dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Indonesia khususnya di Kabupaten Nunukan.

Dampak yang ditimbulkan pandemik Covid 19 dalam dekade ini, diakui cukup parah seluruh fasilitas yang dinilai memberikan income sejenak terhenti dan harus menunggu lama untuk memulai dan memulihkan kembali situasi dan kondisi ekonomi bangsa saat ini.

Seluruh elemen masyarakat harus kompak, bergandengan tangan memerangi pandemik tanpa terkecuali, dengan cara disiplin serta mengikuti  himbauan pemerintah terkait anjuran upaya pencegahan.

Pencegahan sendiri diprioritaskan pada penyelamatan manusia, termasuk dan lebih utama tenaga kesehatan, kemudian kecepatan dalam bertindak,  tes yang dilakukan dalam jangkauan luas, pelacakan kontak, serta kepastian pemberian layanan kesehatan dan isolasi kasus.

Demikian juga dengan sinergitas dan aksi bersama antara lembaga dan pemerintah serta pelibatan aktif masyarakat sipil, hal ini berarti masalah pandemik bukan hanya urusan pemerintah, melainkan masalah bangsa.# Fik

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *