DPRD Minta OPD Pertimbangkan PHK Terhadap Tenaga Honorer.

NUNUKAN – Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Nunukan meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk mempertimbangkan kebijakan pemutusan hubungan kerja kepada sejumlah tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan.

Rapat Dengar Pendapat DPRD Nunukan
Rapat Dengar Pendapat DPRD Nunukan dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Nunukan.

“ Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan ini mengingat honorer yang diberhentikan itu sudah 15 tahun bekerja pada salah satu instansi, kalau memang dilakukan pemecatan tentu ada alasan mendasar agar evaluasi dari setiap instansi lebih objektif,” kata Wakil Ketua DPRD Nunukan, Saleh SE, Kamis (25/2) saat memimpin rapat di ruang Ambalat kantor DPRD Nunukan.

Menurutnya, permintaan anggota legislatif terhadap hal tersebut, merupakan kesimpulan rapat dan menjadi rekomendasi kepada pemerintah daerah mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan kinerja tenaga honorer yang dimaksud, karena itu OPD terkait perlu mengevaluasi kembali honorer yang diberhentikan itu.

RDP ruang Rapat Ambalat 1
Hearing berlangsung di ruang rapat Ambalat DPRD Nunukan meminta keterangan dari sejumlah OPD yang melakukan pemberhentian terhadap tanaga hohorer.

Selain Wakil Ketua DPRD, Anggota legislatif lainnya dalam rapat gabungan komisi itu, juga mengatakan hal yang sama, bahwa kebijakan yang dikeluarkan OPD tidak sertamerta menghakimi secara sepihak, tentu ada alasan yang mendasar memberlakukan sangsi disiplin tenaga honorer.

“ Komisi 1 meminta kepada unsur pimpinan untuk mengawasi persoalan ini langsung ke OPD yang terkait yang tidak memperpanjang kontrak tenaga honorernya, ayo kita sama sama buka kasus ini agar lebih jelas bukan berarti mencari kesalahan instansi tetapi menemukan solusi agar kita semua satu persepsi,” kata Andi Krislina SE dalam RDP tersebut.

Anggota DPRD Nunukan
Ketua Komisi I Andi Krislina SE, menyampaikan saran terkait pemberhentian tenaga honorer melalui rapat dengar pendapat di Kantor DPRD Nunukan. 

Kurangnya lapangan pekerjaan, menurut ketua komisi I ini, membuat banyak masyarakat di Kabupaten Nunukan menggantungkan hidup menjadi tenaga honorer di instansi pemerintahan, sehingga sangat miris ketika tiba-tiba harus diberhentikan tanpa ada alasan yang jelas.

“ Kalau dengan alasan keterlibatan politik praktis itu sudah basi menurut saya, cobalah kembali ke hati nurasi kita, sudah benarkah dilakukan kepala OPD, layakkah melakukan itu, saya menduga dibalik ini pemberhentian ini ada drama, ayo kita realistislah,”tegas Andi Krislina.

Rapat Dengar Pendapat ini dihadiri sejumlah kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Disdikbud, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas BKPSDM dan Dinas Pekerjaan Umum untuk dimintai keterangan terkait pemberhentian tenaga honoer di instansi tersebut.#pubdokdprdnnk

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published.