BADAN MUSYAWARAH

BADAN MUSYAWARAH

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Ketua dan/atau sekretaris fraksi karena jabatannya menjadi anggota Badan Musyawarah.

Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan dalam hal ini Pimpinan DPRD tidak merangkap sebagai anggota dan tidak mewakili fraksi.

Badan Musyawarah bertugas :

  1. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;

  2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

  3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

  4. Mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPRD;

  5. Menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPRD lainnya oleh alat kelengkapan DPR;

  6. Mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPRD; dan

  7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.